Kalau Ada Kejadian Akibat Kelompok Ekstrim, Tindak, Bukan Larang Bercelana Cingkrang

Sosiolog UI: Kalau Ada Kejadian Akibat Kelompok Ekstrim, Tindak, Bukan Larang Bercelana Cingkrang

Sosiolog Universitas Indonesia, Tamrin Tomagola mengatakan wacana aturan larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang yang dilontarkan Menteri Agama Fachrul Razi tidak cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Tamrin Tomagola mengatakan sejak dahulu negara dan agama merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari bangsa Indonesia.

Menurutnya bila ada kejadian yang diakibatkan kelompok ekstrim sebaiknya ditindak langsung pelakunya, bukan justru mewacanakan larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang.

 

“Kalau ada kejadian yang disebabkan kelompok ekstrim di Indonesia, tindak langsung. Bukannya dengan melarang penggunaan celana cingkrang,” kata Tamrin Tomagola di Hotel Erian, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2019).

Ia tidak setuju jika penggunaan celana cingkrang dikaitkan dengan kelompok ekstrim yang ada di Indonesia.

Sebelumnya, Menag Fachrul Razi mengatakan berencana melarang pengguna niqab atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah.

 

Hal itu ia katakan karena alasan keamanan usai penusukan mantan Menkopolhukam Wiranto.

Fachrul mengatakan rencana itu masih dalam kajian. Namun aturan itu sangat mungkin direkomendasikan Kemenag atas dasar alasan keamanan.

 

“Memang nantinya bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang niqab, tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan. Apalagi kejadian Pak Wiranto yang lalu,” kata Fachrul dalam Lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid di Hotel Best Western, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

 

Namun pernyataan tersebut ia ralat sehari setelahnya, pada Kamis (31/10/2019) malam.

Dirinya membantah telah melakukan pelarangan penggunaan cadar di lingkungan instansi pemerintah.

“Enggak ada, enggak ada (saya melarang), kami tidak pegang aturannya, larangannya juga tidak ada,” ujar Fachrul di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Tanggapan PP Muhammadiyah

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menanggapi wacana Menteri Agama Fachrul Razi soal kajian pelarangan penggunaan cadar di instansi pemerintahan.

Menurut Abdul, ada dua hal yang harus dilihat secara seksama terkait rencana kebijakan Kemenag terkait dengan pelarangan pemakaian cadar di kantor Pemerintah.

 

Pertama, kata Abdul, soal alasan kode etik kepegawaian.

Kalau mereka adalah pegawai, maka siapapun harus mematuhi kode etik pegawai.

Bahkan dalam konteks pembinaan, kepatuhan kepada kode etik berbusana adalah bagian dari penilaian kinerja dan loyalitas kepada institusi.

“Hal ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang bercadar, tapi juga mereka yang berpakaian tidak sopan yang tidak sesuai dengan norma agama, susila, dan budaya bangsa Indonesia,” kata Abdul Mu’ti saat dikonfirmasi Tribunnews, Kamis (31/10/2019).

Kedua, Abdul menyebut, dalam ajaran Islam terdapat kewajiban menutup aurat baik bagi laki-laki atau perempuan.

Di kalangan ulama terdapat ikhtilaf mengenai cadar sebagai salah satu busana menutup aurat.

Sebagian besar ulama berpendapat bercadar bukanlah wajib.

Perempuan boleh menampakkan muka dan telapak tangan.

“Muhammadiyah berpendapat bahwa bercadar tidak wajib. Yang perlu diluruskan adalah pemahaman mereka yang bercadar sebagai teroris atau radikal. Itu penilaian yang sangat dangkal dan berlebihan,” jelas Abdul.

 

Karenanya, ia menyebut, kebijakan Menteri Agama tersebut tidak ada yang salah.

“Kebijakan Menteri Agama yang melarang perempuan bercadar tidak bertentangan dengan Islam dan tidak melanggar HAM. Kebijakan tersebut harus dilihat sebagai usaha pembinaan pegawai dan membangun relasi sosial yang lebih baik,” jelasnya.

Kata MenPAN RB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo enggan berbicara banyak, terkait wacana yang dilontarkan Menteri Agama Fachrul Razi soal pelarangan penggunaan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintahan.

Menurut Tjahjo, hingga saat ini belum ada aturan mengenai hal itu di Kemenpan RB.

 

“Di Kemenpan RB belum ada, tapi yang lain silakan cek ya,” ucap Tjahjo usai mengikuti rapat Paripurna tingkat Menteri di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019).

 

Hingga kini, ia mengaku belum ada pembahasan baik dari Kementerian Agama ataupun di Kementerian RB.

“Kami menunggu saja, karena masing-masing instansi punya kewenangan untuk mengatur sesuai dengan ke-Indonesian yang ada,” katanya.

Masih terkait dengan itu, Tjahjo mengaku tidak ada keluhan terkait dengan penggunaan cadar di tempatnya.

Tapi memang, lanjut Tjahjo, ada aturan soal tata cara berpakaian yang berlaku di Kemenpan RB.